INGGRIS HARUS MINTA MAAF

Inggris berutang permintaan maaf kepada ayah saya dan jutaan orang Indonesia lainnya

Oleh: Kartika Sukarno

Putri Presiden Indonesia Bung Karno menanggapi tulisan tentang perang propaganda yang dilancarkan terhadap Bung Karno. (theguardian.com, Minggu, 7 Nov 2021)

Ayah saya, Sukarno, presiden terpilih pertama Indonesia, dimasukkan ke dalam tahanan rumah pada Maret 1967 beberapa hari setelah saya lahir. Dia berusia 67 tahun. Pada bulan-bulan sebelumnya, telah terjadi pertumpahan darah di negara di mana dia kehilangan banyak teman dan sekutu terpercayanya. 

Setahun sebelumnya, dia mengirim ibu saya, yang sedang mengandung saya, ke Jepang, tanah airnya, menasihatinya untuk kembali ke Indonesia ketika situasinya membaik.

Itu tidak pernah terjadi. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1970, saya melihat ayah saya untuk pertama kalinya, di ranjang kematiannya. Ibu saya dan saya tidak diizinkan untuk kembali ke negara itu dan kami telah tinggal di Prancis. 

Ayah saya meninggal beberapa jam setelah pesawat kami dari Paris mendarat. Karena pemerintahan lalim dari presiden kedua – Jenderal Suharto – saya tidak dapat melihat ayah saya hidup, meskipun ibu saya telah mencoba berulang kali untuk masuk ke Indonesia.

Saya sekarang berusia 54 tahun dan masih menderita pedih yang mendalam memikirkan tahun-tahun kesepian ayah saya di bawah tahanan rumah, ditolak perawatan medis dan kunjungan keluarga, karena Suharto tidak ingin mengambil risiko dengan memberinya kesempatan untuk berbicara. 

Suharto telah menguasai media massa dan ayah saya, yang suaranya sering terdengar di radio, dibungkam. Suaranya begitu diredam sehingga dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan anggota keluarganya sendiri.

Setelah Perang Dunia Kedua, kita dapat berargumen bahwa kolonialisme di Indonesia telah digantikan oleh imperialisme AS dan Inggris. Mereka melihat gerakan non-blok, di mana ayah saya adalah pendirinya, sebagai ancaman bagi pembangunan imperium dan kepentingan bisnis mereka. 

Pemerintah AS menolak untuk melihat perbedaan antara nasionalisme dan komunisme. Pemerintah Inggris menginginkan penggulingan ayah saya karena kepentingan bisnis Inggris, seperti yang dilakukan Amerika dan sekutu mereka di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. (Papua Barat memiliki tambang emas terbesar di dunia.)

Ayah saya juga membuat marah Inggris dengan meluncurkan “konfrontasi”, kampanye perbatasan militer terbatas untuk menunjukkan penentangan Indonesia terhadap Malaysia yang baru dibentuk, yang ia lihat sebagai ciptaan dan ancaman kolonial. Strategi Amerika dalam menggulingkan ayah saya begitu sukses sehingga pemerintah AS kemudian menirunya di Chili dengan nama sandi “Operasi Jakarta”.

Nasib tragis ayah saya dialami oleh jutaan orang Indonesia yang hidupnya dihancurkan oleh kudeta militer berdarah tahun 1965, yang saya yakini didukung oleh pemerintah Amerika, Inggris, dan Australia. 

Dari dokumen-dokumen yang baru-baru ini dibuka, kami menemukan bahwa, mulai tahun 1950-an, CIA terus mengawasi Sukarno. Pada tahun 1965, Inggris menghasut pembunuhan massal dengan dalih bahwa orang-orang komunis bertanggung jawab atas pembunuhan enam jenderal terkemuka Indonesia. 

Hari ini, masih ada perdebatan tentang siapa yang berada di balik pembunuhan ini. Ayahku tahu komunis tidak membunuh enam jenderalnya; dia juga tahu maksud pemerintah Inggris dan Amerika untuk melihatnya digulingkan.

Dia sangat blak-blakan dengan motonya yang agak agresif, “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis”. Namun, dia entah bagaimana tidak berdaya ketika menghadapi rekan senegaranya sendiri. 

Jadi, ketika seorang jenderal militer tak dikenal, Suharto, mengambil alih dan memerintahkan pembunuhan semua komunis dan pengikut Sukarno, banyak warga sipil yang bahkan tidak tahu arti ideologi komunis juga ditangkap, disiksa, dibunuh.

Selama beberapa generasi, anggota keluarga korban juga dianiaya. Mereka ditandai dengan simbol pada kartu identitas (KTP) mereka yang mencegah mereka mendapatkan pekerjaan. 

Mereka tidak dapat bersekolah di sekolah umum dan sulit bagi anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah swasta kecuali beberapa sekolah Katolik. Bahkan saudara perempuan saya sendiri, Megawati Sukarnoputri, tidak dapat menyelesaikan studinya di universitas.

Ketika berbicara tentang Suharto, kami akan berbisik, karena takut tembok bisa mendengarkan, begitulah jangkauan negara pengawasannya. Pers sangat disensor, dengan bagian-bagian yang disunting menutupi pers "negatif" tentang kediktatorannya. 

Kami harus meminta izin khusus untuk berdoa di makam ayah kami. Nama kami dipanggil satu per satu oleh perwira militer yang menjaga pagar makamnya saat kami mendekat untuk memberi penghormatan.

Beberapa pandangan Barat yang sinis mungkin memandang rendah negara-negara yang baru merdeka, karena negara-negara itu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kebebasan mereka. 

Namun, mereka tampaknya tidak menyadari bahwa beberapa pemerintah Barat telah memainkan peran utama dalam menghancurkan jutaan nyawa di bawah ancaman propaganda komunis palsu. 

Komunisme diperbolehkan di negara-negara Eropa, tetapi di negara-negara yang disebut Dunia Ketiga, warga sipil yang terkait dengan komunisme atau dicurigai komunis dibunuh.

Sayangnya, sejarah kelam Indonesia ini sebagian besar masih tersembunyi. Kurikulum sejarah Eropa dan Amerika tidak menyebutkan peran mereka dalam masa kelam kolonialisme dan imperialisme Barat pada masa perang dingin. Sebaliknya, sebagian besar buku teks sebagian besar masih menawarkan peran pemuliaan (glorifikasi) diri dalam sejarah ini.

Seperti yang ditunjukkan oleh tulisan The Observer, Inggris terlibat dalam pembunuhan massal dan memungkinkan 32 tahun pemerintahan Suharto yang lalim. Sudah saatnya pemerintah Inggris meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kerugian besar yang ditimbulkannya.

GUBENUR LEMHANAS

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Dimunculkan untuk Kepentingan Politik – Jurnasnews - 2020/09/29 17:27

Jakarta, Jurnas.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (purn) Agus Widjojo menilai isu tentang komunisme atau PKI sengaja dimunculkan untuk memenuhi hasrat politik semata.

Kata Agus Widjojo, polemik tentang kebangkitan komunisme atau PKI yang menguat setiap jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa.

"Karena kemunculan berulang pada saat yang tetap itu, sulit dipungkiri bahwa isu tersebut sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik," kata Agus dalam webinar tentang `Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?` yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) pada Selasa (29/9/2020).

Diskusi itu menghadirkan Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid, Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie, Direktur Eksekutif LKIP Eduard Lemanto, Peneliti Senior CSIS J Kristiadi, dan moderator Frederik Bios.

Agus menyadari sejarah tentang PKI atau komunisme tidak bisa dihilangkan karena berhubungan dengan pikiran orang yang sulit untuk ditebak. Ada juga pengalaman perseorangan tentang PKI sehingga membuat tulisan, memoar buku, atau mengadakan pertemuan dengan teman senasib pada zaman dulu. Di samping itu, ada yang menganggap dirinya anti-PKI merasa hal tersebut sebagai sebuah kebangkitan dari komunisme.

Dijelaskan Agus, sebenarnya konstitusi negara sudah sangat tegas dan jelas mengatur tentang larangan PKI. Tapi MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sudah cukup kuat untuk mengebiri perseorangan atau paham komunis diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, tegasnya, memperdebatkan tentang PKI merupakan hal yang sia-sia dan hanya membawa bangsa ini jalan di tempat.

"Polemik yang menguras waktu tenaga dan pikiran dari aset bangsa yang sebenarnya diperlukan meningkatkan efektivitas usaha pembangunan nasional. Terasa sekali apabila sebuah postingan di sebuah media sosial ada provokatif direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas membalas ini tidak ada habisnya. Dan terkadang juga argumentasi dari proses balas membalas postingan itu sangat tidak logis dan hanya bersifat terkadang juga sindiran kepada pengirimnya dan keluar dari substansi," kata dia.

Lebih lanjut kata Agus, paham komunis merupakan antitesis dari kapitalisme. Komunisme bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengungsian, sebagai sistem dari hasil masa lalu. Karena itu, Agus menyarankan untuk menghadapi kebangkitan komunisme lebih baik menghilangkan segala isu yang berkaitan tentang kemiskinan dan pengangguran.

"Jadi bisa dikatakan di samping kita kewaspadaan yang langsung kita tujukan kepada ideologi komunisme, yang paling penting dan lebih penting adalah bagaimana pembangunan kita itu bisa memberikan untuk mengatasi kemiskinan pengangguran pengungsian, dan lebih penting lagi adalah di antara rakyat," jelas Agus.

Agus menganggap sejarah bangsa tentang PKI tidak bisa disimpulkan sebagai bagian untuk memposisikan mana pihak yang salah dan mana yang benar. Agus juga mengingatkan jawaban tersebut juga tidak perlu proses akademik. Agus juga menilai mewarisi polemik itu hanya akan merugikan generasi muda.

"Polemik semacam ini yang tidak mengandung pengertian akademik intelektual, tetapi lebih bersifat politis untuk menghancurkan lawan," tandas dia.

HUJATAN TAHUNAN

Oleh : Dahlan Iskan

(Guru di Tiongkok mengenalkan dan mengajarkan soal sejarah Partai Komunis)

SETIDAKNYA kita masih bisa menyalah-nyalahkan komunis setahun sekali – setiap akhir September. Untung, komunisme di Indonesia memperlihatkan tabiat yang buruk di masa lalu. Yang bisa kita hujat kapan kita memerlukannya.

Sayangnya, komunis yang berkuasa di Tiongkok agak berbeda: ia jenis komunis yang bisa mengentas kemiskinan massal dan membawa kemakmuran massal. Pun dalam waktu yang relatif singkat.

Masih ada untungnya: Uni Soviet yang dikuasai komunis bubar. Eropa Timur yang dikuasai komunis sudah insyaf.

Kita bisa punya contoh bahwa komunis memang layak kita buang.

Untungnya lagi komunis Korea Utara membawa negara itu miskin papa. Juga Kuba. Demikian juga Laos – sampai-sampai ibu kota negara Laos itu hanya mirip kota Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan contoh-contoh itu kita masih bisa menjelek-jelekkan komunis di negara lain.

Sayangnya, Vietnam dan Kamboja kelihatan sekali sedang menggeliat. Besar sekali tanda-tanda dua negara itu akan maju.

Kita yang anti-komunis jadi seperti akan kehilangan bahan untuk menjelekkan komunisme di Asia Tenggara. Apalagi kalau kita yang anti-komunis ternyata gagal mengentas kemiskinan.

Kalau kita yang anti-komunis ini gagal membuat kemakmuran, kita tambah sulit untuk bisa memojokkan komunis.

Saya belum pernah ke Kuba. Saya tidak bisa melihat apakah kemiskinan di Kuba sekarang ini akan menjadi kemiskinan permanen.

Tapi saya pernah ke Korea Utara. Seminggu saya di sana. Awal tahun lalu. Saya mengamati perkembangan Korut dari dalam. Saya merasakan getaran yang kuat di sana: seperti tidak sabar ingin segera maju. Hanya saja Korut terhambat sanksi internasional yang diprakarsai Amerika.

Kalau Vietnam, Kamboja, dan Korea Utara pada akhirnya bisa maju seperti Tiongkok, maka jangan-jangan opini dunia akan berubah: komunisme itu lambang kemakmuran dan kemajuan dunia.

Gabungan daratan Tiongkok-Korut-Vietnam-Kamboja akan menjadi wilayah komunis yang luas di Asia Timur sampai Indochina.

Kawasan itu akan bertetangga dengan pulau-pulau kecil yang makmur berkat demokrasi: Jepang. Ditambah satu semenanjung Korea Selatan.

Sayang sekali, sekali lagi sayang, komunis di Tiongkok bisa membawa kemakmuran. Negara-negara demokrasi pun menjadi agak sulit menyudutkan komunis. Beruntung kita yang di Indonesia masih bisa menyalah-nyalahkan PKI terus-menerus – setidaknya setiap akhir September.

Amerika Serikat adalah negara kampiun anti-komunis. Tapi kelihatan sekali Amerika lagi gelisah sekarang ini: bagaimana kemajuan panglima anti komunis lagi dikejar komunis. Pengejeran itu kian dekat pula: 10 tahun lagi Tiongkok nomor satu di dunia – menggeser Amerika.

Kalau Tuhan merestui.

Memang Tiongkok sedang berlari dengan lekas. Tapi apakah itu karena Amerika lagi melambat?

Panasnya keadaan menjelang Pemilu di Amerika sekarang ini setidaknya cermin dari kegelisahan itu.

Kelompok tertentu di sayap kanan – yang mendukung Trump – lagi menyiapkan konsep baru. Yakni agar lembaga kepresidenan di Amerika bisa lebih berkuasa. Bisa lebih kuat. Agar seorang presiden bisa membuat keputusan cepat - untuk jangan sampai terkejar Tiongkok.

Kelompok itu, dimotori Menlu Mike Pompeo dan Jaksa Agung William Barr, juga menginginkan agar pemerintah pusat (pemerintah federal) bisa lebih kuat di mata pemerintah daerah (negara bagian).

Sekarang ini pemerintah pusat juga lagi ingin memperkarakan wali kota Seattle. Sang wali kota dianggap melakukan pembiaran. Bagaimana bisa, penduduk enam blok di kota itu memisahkan diri dari Pemda. Untuk menjadi kawasan Unincorporated – tidak boleh ada polisi masuk ke kawasan itu.

Pemerintah pusat juga lagi menyiapkan berbagai gugatan kepada kepala daerah yang membiarkan demo-demo. Padahal, kata Barr, Pemda bisa mengenakan pasal pidana ''melakukan provokasi'' kepada para pendemo itu.

Tapi untuk bisa mengubah Amerika, kelompok ini memerlukan kemenangan Pemilu di banyak cabang kekuasaan: Presiden Donald Trump harus menang Pilpres lagi. Senat (DPD) harus tetap dikuasai Republik. House (DPR) harus direbut dari Demokrat.

Dan Mahkamah Agung harus diisi orang-orang yang pro Trump.

Karena itu Trump segera mencalonkan hakim agung yang baru, – Amy Coney Barrett yang konservatif – untuk mengganti Ruth Bader Ginsburg yang baru saja meninggal dunia.

Karena itu Pemilu sekarang ini amat hidup-mati bagi kelompok kanan.

Kekuasaan presiden yang terbatas seperti sekarang dianggap menghambat kemajuan. Trump kelihatan begitu iri kepada Xi Jinping –yang semua kata-katanya harus terwujud di lapangan.

Demikian juga betapa kesal Trump melihat pemerintah pusat yang tidak bergigi di mata negara bagian.

Maka Pilpres sebulan lagi ini harus dimenangkan incumben. Bahkan Trump sudah nekad: tidak mau meninggalkan Gedung Putih kalau dikalahkan oleh Pemilu yang ia anggap tidak beres.

Trump sudah mencurigai Demokrat akan curang: lewat kartu suara yang dikirim dengan pos.

Trump juga bertekad akan melawan sistem penghitungan suara yang melebihi jam yang ditentukan. Ia akan minta Mahkamah Agung yang memutuskan syah tidaknya perhitungan suara itu.

Trump juga akan mengerahkan jaksa federal untuk menggugat semua negara bagian yang ia anggap penghitungan suaranya tidak beres.

Ia sudah menemukan bukti awal: ada 9 surat suara yang  masuk ke tempat sampah. Semua suara itu dikirim lewat pos. Tujuh di antaranya memilih Trump. Yang dua lagi tidak jelas untuk siapa.

Surat suara di tempat sampah itu ditemukan di negara bagian Pennsylvania. Yang dulu Trump menang di sini. Yang diramalkan, sesuai hasil survei, kali ini Trump pasti  kalah.

Maka sekarang ini di Amerika  mulai muncul kekhawatiran Pemilu kali ini akan rusuh.

Semoga tidak. Kita sudah telanjur berkiblat ke Amerika. Demokrasi kita pun sudah telanjur ikut cara Amerika.

Maka negara Buddha seperti Thailand, Myanmar,  Srilanka, Nepal dan Butan kini juga harus waspada dengan komunis: apakah ajaran Buddha bisa bersaing dengan komunis dalam memakmurkan rakyat.

Negara Hindu seperti India juga harus mencari jalan agar Hindu bisa bersaing dengan komunis untuk membuat negaranya makmur.

Demikian juga negara-negara Islam yang anti komunis. Harus bisa lebih baik dari komunis dalam memakmurkan rakyat. Kita sudah telanjur menghujat komunis setidaknya setiap tahun sekali. (Dahlan Iskan)