REKLAMASI TELUK JAKARTA

REKLAMASI TELUK JAKARTA

Kenapa saya Tidak Mempersoalkan Reklamasi Teluk Jakarta? - Emmy Hafild

------------------------------

Sebagai mantan Direktur WALHI dan Greenpeace Southeast Asia, mengapa saya tidak mempersoalkan reklamasi Teluk Jakarta yang dimulai dimasa Suharto dan diteruskan pelaksanaannya oleh Gubernur Petahana? Reklamasi ini jadi salah satu point yang digunakan Cagub DKI No.3 melawan Gubernur Petahana. 

Jawaban saya: 

1. Teluk Jakarta adalah suatu ekosistem yang sudah rusak, sudah dalam tahap tidak dapat balik. Untuk memperbaikinya ke keadaan semula memerlukan biaya yang sangat besar dan hampir mustahil. 

2. Sebab-sebab kerusakan:

2.1 Endapan yang dibawa 13 sungai yang bermuara di sana, dalam jumlah ber ton-ton per hari selama puluhan tahun telah menutupi dasar laut Teluk Jakarta, sehingga penuh  lumpur puluhan meter tingginya. 

2.2 Pencemaran yang terjadi selama puluhan tahun  oleh industri di sepanjang 13 sungai tsb telah menyebabkan terjadinya pencemaran logam berat di berbagai titik sepanjang pantura Jakarta.  (BLH DKI). Untuk menormalisasinya, memerlukan biaya yang sangat besar. 

2.3  Penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap tahun rata-rata 7,5 cm pertahun, di beberapa titik sampai 17 cm per tahun, akibat penyedotan air tanah berlebihan, telah menyebabkan daratan Pantura berada di bawa muka air. Banjir rob terjadi setiap bulan purnama, tanggul pun tidak akan mampu mencegah rob karena tanggulnya juga ikut turun. 

2.4 Reklamasi yang telah dilakukan di beberapa bagian Pantura seperti di PIK, Pantai Mutiara dsb, terhadap rawa-rawa yang seharusnya penyerap air banjir, itu telah merusak kemampuan ekosistem setempat untuk menyerap air. 

3. Pantura Jakarta sudah tidak layak huni. Pilihan bagi Pantura adalah: di tinggalkan (abandoned) atau di lakukan adaptasi dengan membuat ekosistem baru. 

4. Mengevakuasi Pantura berarti mengevakuasi ratusan ribu orang yang tinggal di sepanjang pantai Pantura. Dan ini hampir mustahil dan memerlukan biaya yang sangat besar. 

5. Pilihan terakhir adalah adaptasi dengan membuat ekosistem baru sehingga layak dihuni. Hampir tidak ada habitat asli atau ekosistem yang dapat diselamatkan di Pantura Jakarta. 

SOLUSI NCICD

Solusi yang dibuat NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) yang dibuat dimasa Presiden SBY dan ditandatangani oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan yang diteruskan dengan tindakan yang lebih menyeluruh  oleh gubernur petahana adalah:

1. Menghentikan subsiden (penurunan) muka tanah dengan  menghentikan penyedotan air tanah. Gubernur petahana merencanakan sekuat tenaga bahwa pada  tahun 2019 seluruh Jakarta akan mendapat air bersih dari PAM. Halangannya adalah negosiasi dengan perusahaan air yang diswastakan sejak Gubernur terdahulu yang masih belum tuntas. 

2. Membuat tanggul besar di seluruh Pantura untuk mencegah rob. Ini pun tidak mencukupi, karena tanggulpun ikut turun sesuai dengan muka tanah. 

3. Membangun waduk penampung air 13 sungai di luar tanggul untuk mengatur  muka air muara sehingga lebih rendah dari permukaan tanah agar air sungai dapat mengalir terus. Pada saat musim hujan dan air berlebih, maka air dikeluarkan ke laut untuk menjaga permukaan air muara tetap berada di bawah permukaan tanah. 

4. Waduk ini juga dapat menjadi sumber air tawar untuk warga DKI. Untuk itu, maka fasilitas pengolahan limbah B3 dan pembersihan air dan daur ulang dibangun di dekat waduk. Sehingga air waduk layak untuk dijadikan sumber air PAM. 

5. Sistem sanitasi air limbah rumah tangga akan dibangun dan akan tersambung dengan waduk, untuk kemudian didaurulang dan menjadi sumber air bersih. Target Gubernur petahana, tahun 2022 semua air limbah RT di Jakarta akan didaur ulang. 

6. Untuk menghentikan subsiden, perlu untuk mengisi kembali air tanah Jakarta, maka akan dibuat jutaan sumur resapan di seluruh Jakarta. Selain itu, kerjasama dengan Pemkab  Bogor untuk membangun waduk yang menampung air limpahan dari Bogor yang disambungkan dengan jalur-jalur air tanah yang mengalir Jakarta. 

7. Semua kegiatan ini memerlukan biaya yang besar. Untuk itu, maka dibangun perekonomian baru dalam bentuk ekosistem buatan yaitu pulau-pulau buatan untuk membiayai adaptasi ini. 

8. Tanah dari pulau-pulau buatan ini milik Pemda DKI , pengembang hanya memiliki HGB. Setiap pengembang menjual tanah, Pemda DKI mendapatkan 5% dari hasil penjualan. Gubernur petahana ingin menaikkan kontribusi tambahan menjadi 15% dan itulah yang menyebabkan kasus suap yang terjadi pada anggota DPR DKI. 

9. Selain itu, jika ekonomi terbangun dengan baik, pemda DKI akan mendapatkan tambahan uang dari pajak dan PBB.

10. Untuk meningkatkan hunian nelayan agar layak dan mendekatkan mereka kepada laut yang lebih bersih, maka Pemda akan membangun kampung nelayan baru, di pulau-pulau buatan itu lengkap dengan Tempat Pelelangan Ikan. Ini dapat menjadi pusat wisata baru seperti Fishermen Wharf  di Sydney, San Fransisco  dan tempat -tempat lain dunia. 

Untuk mengadaptasi ekosistem yang sudah rusak dan tidak dapat balik, adaptasi yang direncanakan oleh Gubernur petahana adalah yang paling realistis untuk dikerjakan. 

Semua kota besar dipinggir laut melakukan reklamasi, seperti Hongkong, Osaka, Singapura, Dubai, dan Miami dll. Water front areanya menjadi kawasan wisata atau komersil yang dapat dinikmati oleh warga maupun turis dan menjadi pusat ekonomi baru yang menghidupi kota dan warganya. 

Kalau rencana NCICD dapat terlaksana, maka Pantura Jakarta akan menjadi kawasan Metropolitan yang indah, bersih, dengan kawasan dan kehidupan nelayan yang moderen dan sejahtera, jauh dari kekumuhan.

Yang ingin saya tambahkan dari rencana ini  adalah pembuatan sabuk hijau Teluk Jakarta dengan membuat ekosistem bakau yang baru di sekeliling tanggul, waduk buatan maupun di pulau-pulau buatan dan kampung nelayan, untuk menjadi penahan gelombang ataupun untuk menjadi tempat hidup biota-biota laut yang berguna bagi nelayan.  

Selain itu proses rembug warga pemda DKI perlu diperbaiki untuk meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap rencana ini. Beberapa rencana masih dapat disesuaikan dengan keinginan warga yang tulus.

Menghentikan reklamasi berarti menumpuk persoalan yang akan menjadi bom waktu yang akan menyengsarakan ratusan ribu rakyat Jakarta yang hidup di sana. Pilih #gubernurrealistis.

FINANCIAL ENGINEERING

FINANCIAL ENGINEERING

( Bisnis )

Ketika  tender kereta Cepat Jakarta Bandung digelar pemerintah peserta nya berasal dari Jepang, China, Korea, Jerman dan lainnya. Tapi yang menang adalah China.  Mengapa? Ini bukan hanya tender yang berkaitan dengan tekhnologi, bukan soal cara pembayaran tapi lebih luas lagi yaitu tender business model. China unggul karena mampu mengkombinasikan tekhnologi, sumber daya keuangan dan rekayasa keuangan. Yang hebatnya semua itu diajukan dengan standar kepatuhan atas regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa itu? tidak ada Financial Guarantee dari pemerintah. Tidak ada resiko fiskal yang akan menjadi beban pemerintah. Tidak mengurangi hak pemerintah menentukan tarif sesuai UU. Tidak melanggar Tata Ruang. Tidak melanggar Amdal. Tetap harus bayar pajak atas laba. Dan setelah jangka waktu BOT, maka proyek itu harus menjadi milik Negara untuk dikelola oleh PT.KAI.

Kalau anda orang awam, akan berkerut kening. Mengapa anda harus mengikuti semua standar kepatuhan yang ditetapkan pemerintah sementara pemerintah tidak mau ambil resiko. Mengapa anda sebagai pemilik uang harus jadi orang bego. Benarkan? Ya bukan hanya anda yang berpikir begitu tapi juga peserta tender lain seperti Jepang, Korea, Jerman dan Prancis punya pemikiran sama dengan anda. Tapi, bagi China yang menang dan dipercaya pemerintah membangun kereta Cepat itu, mereka tidak bego. Mereka lebih cerdas dan hebat secara kalkulasi bisnis. Mengapa? Karena semua orang berpikir soal bisnis kereta cepat dimana pemasukan dari tiket, tapi China berpikir tentang business derivative dari adanya proyek Kereta cepat itu. Apa? pembangunan kawasan dalam bentuk TOD. Dari pengelolaan kawasan TOD saja, China sudah bisa mengembalikan biaya investasi itu , bahkan bisa dapat  dua kali dari uang yang mereka keluarkan sebesar Rp. 60 triliun.

Ketika DKI dihadapkan dengan masalah banjir kiriman dan  banjir Rob, masalah yang dihadapi Ahok ketika jadi Gubernur adalah pemerintah pusat tidak punya uang untuk mengatasi banjir tersebut. Ini setelah dapat penjelasan dari Menteri PU, Menteri Keuangan dan Bappenas. Apalagi kebijakan dasar anggaran fiskal Jokowi adalah indonesia centris dan membangun dari pinggiran Indonesia kemudian terus maju ketengah. Ahok harus cari solusi mengatasi keterbatasan anggaran ini. Tapi dari mana uangnya? PAD DKI tidak bisa diandalkan karena peluang pertumbuhan bisnis stucked akibat tekanan urban yang tak ada solusi konkrit mengatasi kekumuhan  lingkungan. Sementara masalah Jakarta setiap tahun terus bertambah dengan ongkos sosial yang sangat mahal akibat dari adanya banjir Rob dan banjir kiriman dari Puncak. Semua punya ide hebat mengatasi banjir tapi selalu berhenti ketika bicara uang.  Uang tidak ada. 

Solusinya adalah melakukan social engineering dan financial engineering. Lantas apa pemicunya agar financial engineering dapat dilakukan dan social engineering dapat efektif? Menggunakan proyek yang sudah rampung Feasiblity Study di Era SBY. Apa itu? Giant Sea Wall yang merupakan bagian dari Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kalau tadinya proyek ini diniatkan jadi “proyek politik” untuk menjarah APBN tapi oleh Ahok di rekayasa jadi proyek bisnis melalui Rekayasa Pembiayaan (Financial Engineering) dengan menjadikan lahan reklamasi sebagai off take income. Caranya?  menetapkan aturan retribusi tambahan sebesar 15% sehingga jadi 20%. Orang awam melihat ini proyek reklamasi pulau buatan,  tapi orang lupa bahwa ini sebetulnya produk dari financial engineering sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran atas masalah yang mendesak harus diselesaikan.

Dari adanya proyek NCICD maka berpotensi mendatangkan PAD ratusan triliun dan itu belum termasuk pajak turunan lainnya seperti pajak F&B, pajak. Mengapa? dari Proyek itu bakal mengubah wajah Jakarta menjadi kota modern, nyaman, dan bersahabat dengan PAD raksasa yang memastikan terjadi pertumbuhan berkelanjutan. Dengan potensi penerimaan dana sebesar itu maka tidak sulit bagi Ahok untuk mengatasi banjir. Semua rencana hebat mengatasi banjir bisa dilakukan karena ada uang. Dan Social Engineering terjadi dengan sendirinya yang mengubah penduduk Jakarta menjadi penduduk berkelas dunia, responsif terhadap perubahan dan mampu  bersaing secara global.

Anies dan Sandi bersama partai pendukungnya mungkin masih punya mindset sama dengan Foke yang berharap proyek NCICD dibiayai oleh APBN agar menjadi “Proyek”. Sehingga tidak perlu berharap dari retribusi lahan atau bila perlu reklamasi dibatalkan. Makanya pertemuan kemarin dengan Jokowi, Anies-Sandi berharap Jokowi bicara “Ya kalau mau batalkan reklamasi engga apa apa. Nanti duit mengatasi banjir kita gunakan APBN”. Ternyata masalah reklamasi tidak dibahas, dan makan siangpun tidak tersedia di Istana. Mau batalkan reklamasi, silahkan. Tapi dari mana uang mengatasi masalah banjir Jakarta? Sehebat apapun solusi tanpa uang pasti bego. Smart lah. Era sekarang kalau gubernur tidak mampu menjadi pemain Financial Engineering, maka dia hanyalah jadi mandor kambing, bukan pemimpin berkelas dunia, dan Jakarta butuh pemimpin sekelas itu..

Copas tulisan menarik dari Erizeli Bandaro grup DDB